Samarinda, Kaltimedia.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah bersiap menghadapi tantangan fiskal pada tahun 2026. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Samarinda diperkirakan merosot tajam dari Rp2,59 triliun menjadi Rp1,36 triliun.
Merespons kondisi tersebut, Pemkot bersama DPRD Samarinda langsung menggelar rapat untuk menyiapkan langkah efisiensi di berbagai pos belanja, mengingat penurunan TKD mencapai hampir separuh dari total anggaran transfer pusat.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan penataan ulang anggaran dengan mengedepankan efisiensi dan fokus pada kegiatan yang benar-benar penting.
“Penghematan akan diberlakukan pada pos non-prioritas seperti perjalanan dinas, pemeliharaan, administrasi perkantoran, dan konsumsi. Anggaran diarahkan hanya pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya, Senin (27/10/2025).
Andi menyebut, sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Di sisi lain, belanja pegawai seperti gaji, TPP, dan tunjangan kesejahteraan dipastikan tidak ikut terdampak kebijakan efisiensi.
“Meskipun dilakukan pengetatan anggaran, hak-hak pegawai tetap kami lindungi. Itu tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Andi juga menyampaikan bahwa sejumlah program yang dinilai belum mendesak akan ditunda sementara hingga kondisi fiskal kembali stabil. Menurutnya, kebijakan efisiensi ini bukan hanya respons sesaat, tetapi momentum untuk memperkuat disiplin pengelolaan anggaran daerah.
“Situasi ini menjadi peluang untuk memperbaiki tata kelola keuangan. Walaupun dana menurun, pelayanan publik tidak boleh ikut melemah,” tutupnya. (Rfh)
Editor: Ang
