DPRD Kaltim Soroti Kualitas Program Makan Bergizi Gratis di Daerah

Gambar saat ini: Foto: Pelaksanaan MBG di Kota Samarinda yang sudah mulai diterapkan. Sumber: Istimewa.
Foto: Pelaksanaan MBG di Kota Samarinda yang sudah mulai diterapkan. Sumber: Istimewa.

Samarinda, Kaltimedia.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat mulai diterapkan di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Timur. Namun, pelaksanaannya mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk memastikan kualitas makanan agar tidak menimbulkan masalah serius, seperti kasus keracunan massal yang pernah terjadi di beberapa wilayah lain.

Menurut Damayanti, program ini tidak bisa hanya berjalan di atas kertas, tetapi harus diawasi secara serius dari segala sisi. Ia bahkan mendorong siswa untuk berani bertindak sebagai pengawas langsung di lapangan.

“Anak-anak jangan takut untuk melapor. Itu penting sebagai bagian dari evaluasi. Sekolah pun seharusnya tidak ragu menyampaikan temuan atau keluhan langsung ke pihak penyedia makanan,” ujar Damayanti, Senin (29/9/2025).

Pernyataan ini muncul setelah adanya laporan bahwa sejumlah siswa di SMAN 13 Samarinda sempat menerima makanan MBG yang tidak layak konsumsi. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi Damayanti bahwa pengawasan tidak boleh dilonggarkan.

Politisi perempuan itu menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Oleh karena itu, kualitas menu yang diberikan harus memenuhi standar gizi seimbang, bukan sekadar gratis.

“Yang dimaksud layak bukan sekadar ada, tapi juga sehat, higienis, dan benar-benar bergizi sesuai kebutuhan siswa. Minimal sesuai standar ‘empat sehat lima sempurna’,” tegasnya.

Damayanti juga mendorong agar setiap temuan terkait pelaksanaan MBG segera dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN). Laporan tersebut, katanya, akan menjadi bahan evaluasi penting untuk memastikan distribusi makanan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

“Laporan semacam itu menjadi indikator apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai aturan atau justru masih perlu pembenahan,” tambahnya.

Ia juga menekankan peran vital Sentra Pangan dan Gizi (SPPG) di Kaltim. Menurutnya, SPPG memiliki tanggung jawab besar, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi ke sekolah.

“SPPG adalah garda terdepan dalam menjamin kualitas makanan. Dari merekalah ditentukan apakah MBG yang sampai ke tangan siswa benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi,” pungkasnya. (Rfh)

Editor: Ang

Share

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *