Samarinda, Kaltimedia.com — Pemerintah Kota Samarinda kini menaruh perhatian serius terhadap kondisi lereng di kawasan Terowongan Jalan Kakap hingga Jalan Sultan Alimuddin, menyusul insiden longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Stabilitas lereng menjadi prioritas utama demi keselamatan masyarakat dan kelancaran proyek infrastruktur strategis kota.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa bencana longsor yang terjadi di area inlet tunnel Jalan Sultan Alimuddin pada 12 Mei 2025 menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah. Pasca kejadian, Pemkot bersama Dinas PUPR langsung mengambil langkah cepat untuk penanganan darurat.
“Anggaran untuk stabilisasi lereng sebenarnya sudah kami siapkan dalam APBD Murni 2025. Namun karena beberapa kebutuhan lebih mendesak, sebagian pekerjaan kami alihkan ke APBD Perubahan,” jelas Andi Harun usai Rapat Paripurna di DPRD Samarinda, Jumat (11/07/2025).
Penundaan sebagian pekerjaan terowongan tersebut, lanjut Andi, merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemkot dan DPRD. Meskipun begitu, penanganan teknis terhadap area yang terdampak longsor tetap berjalan. Pemkot bahkan menggandeng tim ahli dari Laboratorium ITB untuk menganalisis penyebab longsor secara ilmiah.
Hasil kajian mengungkap bahwa longsor disebabkan oleh endapan talus, yakni material batuan lepas yang menumpuk di lereng curam akibat proses pelapukan dan gaya gravitasi. Karena fenomena ini bisa terjadi berulang, diperlukan pendekatan teknis yang cermat.
“Kalau langsung dibersihkan, justru bisa mempercepat pergerakan material di atasnya. Jadi, secara geoteknik, kita biarkan dulu sebagai penahan alami sementara,” terang Andi.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pemkot telah mengalokasikan dana sebesar Rp39 hingga Rp41 miliar dalam APBD Perubahan 2025. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan struktur pengaman lereng dengan berbagai metode, termasuk, Rock bolting, Shotcrete, Retaining wall, Penataan ulang sistem drainase, Revegetasi atau penanaman kembali vegetasi untuk memperkuat lereng secara alami.
Tak hanya itu, Pemkot juga akan mengajukan permohonan ke Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) untuk melakukan proses commissioning uji coba akhir guna memastikan seluruh sistem dan struktur memenuhi standar keselamatan.
“Prinsip yang kami pegang adalah salus populi suprema lex esto keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tegas Andi.
Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar dan terus mendukung proses ini. Menurutnya, pengerjaan terowongan dan stabilisasi lereng dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan seluruh aspek teknis secara komprehensif.
“Tim PUPR terus memantau perkembangan di lapangan. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini sesuai rencana dan standar terbaik,” pungkas Andi. (Rfh)
Editor: Ang
