Samarinda – Menjelang pertengahan tahun anggaran 2025, Komisi II DPRD Kota Samarinda bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pertemuan yang berlangsung pada 9 Juni 2025 lalu itu membahas mengenai progres penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Victor Yuan, menyatakan pihaknya ingin mengetahui sejauh mana target PAD telah tercapai, sekaligus menyoroti kendala-kendala yang masih dihadapi.
Menurutnya, dari target 100 persen, beberapa sektor telah melampaui ekspektasi, bahkan ada yang mencatat capaian hingga 108 persen. Namun, masih ada sektor yang realisasinya nol persen.
“Ini jadi catatan serius. Kami pertanyakan kenapa ada yang nol persen, padahal kita masih punya tujuh bulan lagi. Maka dari itu, kita cari jalan keluarnya satu per satu,” kata Victor.
Dalam hal ini DPRD siap memberikan dukungan lewat kebijakan, termasuk untuk mempercepat digitalisasi retribusi. Jika hambatan bersifat teknis, seperti kebutuhan alat atau infrastruktur, maka dapat diajukan anggaran dengan pertimbangan efektivitas.
“Kita ingin setiap rupiah yang keluar bisa menghasilkan dampak dua kali lipat. Jadi tidak sekadar belanja, tapi harus menghasilkan,” tegasnya.
Victor juga menyoroti sektor pajak sarang burung walet yang hingga kini belum memberi kontribusi. Padahal, jumlah rumah walet di Samarinda cukup banyak. Di sisi lain, sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) justru menunjukkan progres signifikan, bahkan mencapai lebih dari 180 persen.
“Kita sudah bedah sektor demi sektor, mulai dari yang sudah optimal sampai yang masih jauh dari target. Kita juga evaluasi alasannya. Ada yang bilang karena gagal panen, tapi ya nanti kita cek langsung ke lapangan,” ungkapnya.
Victor menyatakan, jika memang diperlukan inspeksi mendadak, DPRD siap turun. Namun ia mengingatkan pentingnya membedakan antara kunjungan biasa dan sidak.
“Kalau sudah disiapkan semuanya, itu bukan sidak namanya,” ujarnya.
usai Hari Raya Idul Adha, Victor juga menyebutkan belum ada laporan keluhan dari masyarakat soal kebutuhan pokok. Ia optimistis Pemkot sudah melakukan langkah antisipatif, termasuk pengendalian inflasi lewat rapat koordinasi rutin.
Meski demikian, isu penurunan daya beli masyarakat tetap jadi perhatian.
“Kalau pendapatan masyarakat menurun karena PHK atau lesunya usaha, otomatis daya beli ikut turun. Dan kalau daya beli turun, roda ekonomi ikut melambat,” ucapnya.
Victor juga menyatakan jika pihak DPRD akan terus mendorong sinergi antarinstansi agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kita ini bekerja untuk mencari solusi, bukan sekadar mendengar laporan. Jadi kalau ada masalah, ayo kita benahi bersama,” tutupnya. (Adv/Df)
