Kepala Seksi Olahraga dan Rekreasi Tradisional Dispora Kaltim, Thomas Alva Edison
SAMARINDA – Pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim) sangat memperhatikan berbagai sektor pembinaan olahraga.
Kepala Seksi Olahraga dan Rekreasi Tradisional Dispora Kaltim, Thomas Alva Edison menjelaskan, kendala utama pemberian bonus adalah ketidakjelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut.
Menurutnya, Dispora hanya bertanggung jawab dalam hal teknis penyelenggaraan acara, sementara keputusan soal pemberian bonus tidak berada di bawah wewenangnya.
“Seringkali kami mendapat pertanyaan dari peserta mengenai bonus setelah kejuaraan besar seperti PON atau Fornas. Banyak yang mengira Dispora yang menangani, padahal sebenarnya ini bukan tugas kami,” kata Edison.
Menurutnya permasalahan bonus yang tidak jelas berdampak buruk bagi atlet. Dampak buruk yang terasa yaitu menurunkan motivasi dalam berlatih. Apalagi ketidakjelasan insentif dapat mengurangi motivasi mereka untuk terus berprestasi.
“Bagi peserta, bonus adalah motivasi penting. Ketika tak ada kepastian mengenai hal itu, tentu saja ini berpengaruh pada semangat mereka dalam berlomba di kejuaraan-kejuaraan berikutnya,” ujarnya.
Pihaknya berharap jika kedepannya akan ada kebijakan yang lebih jelas dan terstruktur terkait pemberian bonus. Sehingga para atlet bisa memiliki kepastian dan semangat yang lebih besar untuk berkompetisi.
Oleh karena itu dirinya mengusulkan agar pemerintah daerah dan pihak terkait dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kami berharap ada kerja sama yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, agar pemberian bonus dapat dilakukan dengan lebih transparan dan jelas. Hal ini tentu akan memotivasi peserta untuk meraih prestasi yang lebih tinggi,” ucap Edison. (adv)
