BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah kota untuk mencari solusi untuk menindaklanjuti penghentian sementara operasional Bus Balikpapan City Trans (BCT) di Balikpapan.
Penghentian Bus angkutan massal tersebut dilakukan setelahnya kehadirannya di Kota Balikpapan menuai protes dari pengemudi Angkutan Kota (Angkot).
Menurut Laisa, bahwa pada dasarnya pihaknya menyambut baik inisiatif pemkot Balikpapan sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas transportasi umum di Balikpapan.
Namun, pihaknya juga memahami serta menghargai kekhawatiran yang dihadapi para supir angkot, yang merasa bahwa dengan adanya keberadaan bus tersebut, mempengaruhi penghasilan para supir angkot.
Sebagai legislatif, dirinya memastikan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak hanya untuk meningkatkan pelayanan publik saja, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan atau penghasilan semua pihak yang terlibat, termasuk juga supir angkot.
Ia mengatakan solusi yang bisa diambil agar tidak terjadi kericuhan antara supir angkot dan bus, dengan adanya dialog antara pemerintah dengan para supir angkot dan bus untuk mencari solusi agar tidak tumpang tindih.
“Termasuk mengenai penyesuaian rute yang dilalui bus dan angkot. Carikan solusinya,” terang Laisa kepada wartawan, Senin (22/7/2024).
Solusi selanjutnya, bisa juga memberikan bantuan subsidi finansial kepada supir angkot, sebagai akibat dampak dari adanya bus itu.
Tak hanya itu, pemerintah kota memberikan keterampilan kepada supir angkot, supaya bisa meningkatkan daya saing dalam industri transportasi.
Fasilitasi integrasi transportasi antara bus dan angkot supaya skema transportasi sehingga bisa memudahkan supir angkot dan bus mendapatkan penumpang.
“Jadi bisa kembali penghasilannya. Perpindahan penumpang dari bus ke angkot atau sebaliknya,” pungkasnya. (Adv)
