KALTIMEDIA.COM, SAMARINDA – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis tingkat kepuasan warga Samarinda terhadap kinerja Andi Harun sebagai Wali Kota di angka 96,4 persen.
Andi Harun menanggapi hasil survei kepuasan masyarakat tersebut dan menyatakan bahwa masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus ia selesaikan.
“Saya ini memimpin Samarinda baru sekitar tiga tahun, sementara PR yang saya harus selesaikan adalah PR yang sudah bertumpuk sekian puluh tahun. Sehingga saya harus menyatakan terima kasih yang sangat besar kepada masyarakat atas apresiasi dari kinerja pemerintah saat ini,” tuturnya pada Kamis, (18/4/2024).
Ia mengatakan, bahwa masih banyak PR yang harus diselesaikan, dan hasil tersebut merupakan tantangan sekaligus bahan evaluasi untuk seluruh jajaran Pemda.
“Kita jangan euphoria dengan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi, apresiasi keberhasilan yang angkanya di atas 80 persen. Tapi kita harus menjadikan ini sebagai pemicu semangat untuk terus menyelesaikan segala permasalahan yang masih ada di tengah-tengah masyarakat,” sampainya.
Sementara itu, ia mengatakan bahwa masih ada beberapa evaluasi dari hasil riset tersebut. Di mana hal tersebut menjadi masukan bagi pihaknya, yakni soal kemacetan dan premanisme.
“Dua ini yang menjadi PR, ini akan menjadi input untuk kita. Premanisme yang dimaksud adalah, bagi Pemkot kita harus menjamin bahwa kegiatan kemasyarakatan itu warga melaksanakannya, harus dijamin rasa amannya. Baik keamanan dalam berusaha, lingkungan, dan menjalankan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan,” paparnya.
Ia menambahkan, bahwa masalah sosial menjadi perhatian serius baginya. Mengambil salah satu isu yang selama ini sulit dituntaskan, yakni parkir liar yang kian meresahkan untuk masyarakat.
“Soal keamanan juga terkait dengan masalah sosial lainnya, misalnya jukir liar. Itu tidak berdiri sendiri, ada yang bergerak secara individu tapi ada juga yang di duga di backingi oleh kelompok-kelompok preman, perlahan kita urai satu-satu,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa dengan bekerjasama tidak ada yang tidak bisa diselesaikan.
“Tentu Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kita akan libatkan elemen masyarakat dan support dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,” tutupnya. (As)
