BALIKPAPAN – Masalah perbaikan lingkungan memang masih menjadi hal prioritas, sehingga untuk itu Pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan harus tegas kepada pihak kontraktor, ketika melakukan pekerjaan tidak sesuai target atau lambat.
Terkait hal itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Nurhadi Saputra menilai, jika proses pengerjaan perbaikan drainase dibeberapa titik kota sangat lambat. Sementara pekerjaan semenisasi di lingkungan masyarakat lebih mudah diselesaikan.
“Saya kira kendala itu disebabkan karena keterlambatan proses administrasi dari dinas terkait, sehingga mengakibatkan kontraktor pelaksana pun ikut terhambat dalam melakukan eksekusi,” ucap Nurhadi, Rabu (18/10/2023).
Dikatakan, penyampaian itu diketahui berdasarkan laporan dari beberapa pihak kontraktor yang berkeluh kesah terkait proses pembangunan drainase, yang dianggap sangat ribet.
“Selaku mitranya, kami mendorong Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan agar mempermudah proses administrasi kontraktor selama itu berjalan sesuai aturan,” terangnya.
Dirinya mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan banjir dari titik-titik drainase merupakan salah satu visi dan misi walikota Balikpapan.
Lanjutnya, tentu ini menjadi catatan penting, mumpung di Kota Balikpapan belum dihampiri musim hujan. Maka sebelum masuk musim hujan di November dan Desember, diharapkan pembangunan drainase itu bisa segera selesai.
“Yang saya liat pembangunan drainase banyak yang di pelosok-pelosok. Jadi kalau bisa dipermudah administrasi para kontraktor itu selama itu tidak melanggar aturan. Sehingga ada bahasa kebijakan,” ungkapnya. (Adv)
