SAMARINDA – Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Tepian menjadi peringkat pertama di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Dikutip dari SIMFONI-PPA, tercatat sebanyak 103 kasus terjadi.
Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan, masih banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memahami kesetaraan gender.
Dirinya menjelaskan, meskipun sudah ada peraturan secara tertulis seperti Undang-Undang (UU) hingga peraturan daerah (Perda), tetapi minimnya fasilitas dan perhatian dari seluruh elemen akan menjadi hitam diatas putih belaka.
“Pemda sendiri belum menyiapkan sarana pendukung, karena kita ingin menjadi zero case. Tak hanya kasus KDRT saja tetapi kekerasan terhadap Asisten Rumah Tangga (ART),” tegasnya Jumat (20/05/2022) pagi.
Lebih lanjut, wanita yang akrab dipanggil Sri ini mengungkapkan, pentingnya seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah bersama-sama bergerak serta mensosialisasikan tentang peraturan tersebut diharapkan akan mengurangi kasus kekerasan yang terjadi.
“Aturan sudah ada hingga Perda, tinggal kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Misalnya, rembuk RT atau pada saat satu pasangan hendak menikah, mereka akan diberikan konseling pra nikah,” ungkapnya.
Dengan begitu, diharapkan kasus kekerasan akan semakin berkurang, dan peningkatan SDM pun menjadi maju.
“Saya berharap satu pasangan serta lingkungan masyarakat menjadi paham, jadi terciptanya lingkungan yang aman bagi pihak perempuan hingga anaknya,” harapnya. (Advertorial)
