SAMARINDA – Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda tahun 2022 telah disepakati oleh Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Samarinda beberapa waktu lalu.
Berdasarkan keputusan Depeko, kenaikan UMK Tahun 2022 tak sampai 1 persen. Hal ini diungkapan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda, Wahyono Hadi Putro.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi mengatakan ditengah situasi pandemi covid-19 angka kenaikan UMK Samarinda sangat mengecewakan banyak pihak. Angka kenaikan UMK tersebut dinilai sangat tidak ideal.
Jelasnya, jika bicara ideal kebutuhan hidup masyarakat di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, minimal Rp 3,5 juta.
“Kebutuhan hidup sehari-hari sangat besar di tambah lagi musim pandemi, jika kita bicara ideal, minimal Upah yang diberikan harus sama dengan kebutuhan. Yah paling tidak angka 3.5 juta,” ungkap Subandi saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (24/11/2021).
Kendati demikian, akibat pandemi ini perekonomian masyarakat sangat tidak stabil sehingga butuh penyesuaian serta pemulihan ekonomi. Dan dirinya menilai di angka 3 juta sudah cukup dan layak bagi masyarakat.
“Untuk di situasi sekarang menurut saya, kalau di angka 3 juta sudah cukup dan layak bagi masyarakat,” katanya.
Subandi menjelaskan, sampai hari ini masih ada beberapa perusahaan yang mengeluhkan omset yang tidak sesuai serta beban operasional selama masa pandemi Covid-19.
“Saya berharap situasi serta kondisi cepat membaik dengan seiring berjalannya waktu, agar perekonomian membaik, serta sektor riil sudah berjalan, dan UMK bisa menyesuaikan. Minimal Rp 3,5 juta,” paparnya.
Politisi Keadilan Sejahtera itu juga berharap, agar nantinya masyarakat serta para pekerja di Samarinda bisa memahami situasi dan kondisi yang ada terkait keputusan yang sudah ditetapkan.
“Saya berharap masyarakat dapat memahami kondisi, dan saya tidak membela pengusaha namun kita sama sama saling memahami bahwa situasi sekarang masih kondisi pandemi,” tutupnya. (advertorial/im)
Editor: (dy)
