KUTAI KARTANEGARA – Akibat pandemi covid-19, mengganggu disegala sendi kehidupan selama 2020 ini, termasuk bidang ekonomi. Bahkan pemulihan tersebut belum bisa dipastikan hingga tahun depan.
Tentu hal itu juga berpengaruh terhadap keuangan daerah, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dikarenakan masih ketergantungannya Kukar dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Anggota Komisi II DPRD Kukar, Ria Handayani meminta kepada semua pihak di Kukar untuk optimistis dalam membangun perekonomian Kukar. Menurutnya banyak upaya lain yang bisa dilakukan agar perekonomian Kukar bisa tetap bertahan meskipun tahun depan masih akan sedikit mengalami situasi yang sama seperti tahun ini.
“Belum lama ini kami sudah melakukan konsultasi ke Kemendagri Bagian Otonomi Keuangan Daerah. Mereka menjelaskan ada upaya langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh Pemda antara lain mengupayakan 32 retribusi untuk bisa menjadi PAD Kukar,” ungkapnya.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah penguatan Perusda dan UMKM di daerah. Hal tersebut tentu bisa semakin tingkatkan PAD Kukar kedepan.
“Selain penguatan ke Perusda-perusda, kita juga berupaya agar pelaku UMKM kita itu bisa dibina langsung oleh perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kukar,” serunya.
Ria menjelaskan dirinya sebelumnya juga sudah berkomunikasi dengan pihak Pemkab, baik Plt Bupati dan Sekda. Hal itu pun mendapatkan sambutan positif dari pihak Pemkab Kukar.
“Kemarin saya sudah bicara dengan Pak Plt Bupati dan Sekda dan kami pun sepakat membentuk tim khusus untuk menindak lanjuti upaya penguatan sektor keuangan dan perekonomian,” ucapnya. (ftt)
Editor: (dy)
