Samarinda – Sekelompok mahasiswa yang menamai diri sebagai Aliansi Internasional Women Day (IWD) melakukan aksi damai di perempatan jalan Abdul Wahab Sjahranie (AWS), pada Jumat (14/2/2020) kemarin
Melakukan aksi bertema Black Valentine, mereka mulai berorasi dengan menyampaikan beberapa tuntutan. Aksi ini sendiri bertepatan dengan momen hari kasih sayang atau Valentine yang biasa dirayakan anak muda zaman sekarang.
Menurut mereka aksi tersebut ditunjukan kepada pejabat struktural pemerintahan daerah ataupun pusat untuk bersikap kasih sayang kepada rakyatnya, yakni tidak melakukan hal-hal di luar dari kepentingan masyarakat. Koordinator aksi, Andi Nurfadillah mengatakan, aksi tersebut menjadi bentuk tuntutan kepada pemaku kepentingan untuk bijak dalam menggunakan wewenangnya di pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif.
“Hari valentine ini, digambarkan sebagai hari kasih sayang. Tetapi di Samarinda gak ada yang namanya benar-benar kasih sayang. Hari ini, kebijakan-kebijakan pemerintah harus dipertanyakan. Kebijakan yang diberikan pemerintah justru bukan memberikan kasih sayang melainkan mematikan masyarakatnya sendiri dengan kepentingan mereka,” jelasnya.
Tambahnya, untuk daerah Kaltim sendiri menurut mereka sedang berada dalam krisis cengkraman sosial dan sedang dihantui kerusakan lingkungan.
“Sebutan paru-paru dunia kepada Kaltim, sepertinya saat ini sudah tidak layak lagi. Hutan sudah banyak yang beralih fungsi. Perusahaan batu bara dan perkebunan kelapa sawit memiliki peran utama dalam kerusakan hutan dan lahan di Bumi Etam,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut ada beberapa tuntutan yang mereka serukan. Antara lain stop bullying terhadap korban kekerasan seksual, usut tuntas kasus meninggalnya 36 orang di lubang tambang, tolak rancangan peraturan daerah (Raperda) anti LGBT, tolak penghancuran alam dengan alasan pembangunan, tangkap adili dan penjarakan korporasi perusak lingkungan, bebaskan tanpa syarat aktivis pembebasan Papua, tolak RUU Cilaka Ominibus Law, hentikan refresifitas TNI, Polri, dan Ormas reaksioner terhadap gerakan rakyat, serta sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan terakhir tuntaskan persoalan banjir yang melanda Kaltim.
Aksi tersebut sempat menjadi pusat perhatian masyarakat yang melintas di lokasi aksi, hingga akhirnya masa membubarkan diri dengan damai. (rcd)
