KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Sosial terus memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi dan Validasi (Verval) data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tahap kedua, yang digelar pada tanggal 2 sampai 30 April 2026.
Dalam kegiatan ini, sebanyak 48 petugas gabungan yang terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pos Kesejahteraan Sosial (Poskesos), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) diterjunkan langsung ke lapangan. Sebelum menjalankan tugasnya, para petugas terlebih dahulu mengikuti pembekalan teknis guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai ketentuan serta menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Edy Gunawan, menekankan pentingnya integritas dalam proses pendataan. Ia mengingatkan bahwa kejujuran dan objektivitas menjadi kunci utama dalam menghasilkan data yang valid.
“Pendataan harus benar-benar sesuai kondisi di lapangan, agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya pada Selasa (07/04/2026).
Ia menjelaskan, ketidaktepatan data tidak hanya berdampak pada kesalahan penyaluran bantuan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial, seperti kecemburuan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, proses verval harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Data Dinsos Balikpapan, Bahrian, mengatakan kegiatan verifikasi dan validasi ini dijadwalkan berlangsung sepanjang April 2026, dengan metode kunjungan langsung ke rumah warga. Petugas akan mencocokkan data yang tercatat dengan kondisi riil di lapangan, guna memastikan kelayakan penerima bantuan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
“Petugas akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan, mencocokkan data dengan kondisi riil masyarakat. Ini penting agar data PBIJK yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Bahrian.
Selain itu, Pemkot Balikpapan juga mengajak masyarakat untuk bersikap terbuka dan kooperatif saat proses pendataan berlangsung. Partisipasi aktif warga dinilai sangat penting dalam mendukung keakuratan data yang dihimpun.
Dengan data yang valid dan mutakhir, pemerintah optimistis kebijakan sosial yang diambil akan lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (mang/Adv Diskominfo Balikpapan)
