Kaltimedia.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengingatkan agar pejabat publik tidak mengabaikan kritik masyarakat yang semakin deras disuarakan, terutama melalui media sosial.
Ia menegaskan kritik merupakan kontrol sosial yang harus diterima sebagai bahan introspeksi, bukan dianggap sebagai serangan pribadi.
“Pejabat itu ibarat berada di dalam akuarium, semua mata tertuju kepada kita. Jadi jangan pernah melawan kehendak rakyat,” kata Anhar, Rabu (10/9/2025).
Menurut Anhar, perkembangan teknologi informasi membuat segala tindak tanduk pejabat kian transparan dan mudah dipantau publik.
Karena itu, setiap kritik hendaknya dijadikan dorongan untuk memperbaiki kinerja, bukan justru direspon secara defensif.
Ia mencontohkan, sejarah menunjukkan banyak pemimpin tumbang akibat tekanan rakyat. Dari Hosni Mubarak di Mesir, Saddam Hussein di Irak, hingga Presiden kedua RI, Soeharto.
“Sejarah sudah membuktikan, banyak pemimpin tumbang karena people power. Itu pengingat bagi kita semua,” tegasnya.
Anhar menambahkan, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Karena itu, wakil rakyat harus menjaga amanah dan tidak bermain-main dengan aspirasi masyarakat.
“Kita di DPRD hadir karena rakyat dan untuk rakyat. Jangan sekali-kali bermain-main dengan aspirasi rakyat,” ucapnya.
Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif menyuarakan kritik melalui kanal digital. Menurutnya, sikap kritis publik merupakan pengingat penting agar pejabat tetap berada pada jalurnya.
“Mungkin ada di antara kita yang lupa posisi sebagai wakil rakyat. Karena itu, kritik masyarakat justru penting untuk menyadarkan kita semua,” tutup Anhar. (Adv/Df)
