Samarinda, Kaltimedia.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghentikan sementara perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah maupun anggota DPRD. Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya dinamika sosial dan politik, ditandai dengan gelombang aksi demonstrasi di berbagai wilayah tanah air.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, yang menekankan agar seluruh pejabat daerah menunjukkan kepekaan situasi dengan tetap berada di daerah masing-masing. Fokus utama diarahkan pada upaya menjaga stabilitas melalui koordinasi intens bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mendukung penuh kebijakan ini. Menurutnya, imbauan Mendagri sangat tepat dan relevan dengan kondisi saat ini.
“Imbauan dari Pak Mendagri agar seluruh kepala daerah tidak melakukan perjalanan ke luar negeri sudah sangat tepat dan relevan,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).
Andi Harun menambahkan, kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk perjalanan internasional, tetapi juga perjalanan dinas dalam negeri yang sifatnya tidak mendesak.
“Bahkan tidak hanya ke luar negeri, perjalanan dinas (dalam negeri) yang tidak terlalu urgent itu bisa ditunda,” tegasnya.
Selain menjaga stabilitas politik dan keamanan, penghentian perjalanan dinas juga dianggap sebagai bentuk penghematan anggaran. Ia menilai, koordinasi maupun konsultasi dapat dilakukan secara daring melalui platform digital seperti Zoom.
“Ada dua hal yang harus kita sikapi. Pertama, kondisi nasional yang memerlukan konsentrasi penuh di daerah. Kedua, efisiensi anggaran agar belanja pemerintah lebih tepat guna. Keduanya bisa tercapai dengan mematuhi imbauan Mendagri,” jelasnya.
Andi Harun menekankan, esensi dari kebijakan tersebut adalah memastikan kepala daerah tidak meninggalkan tugas utama, yakni menjaga kepentingan masyarakat.
“Ini bukan sekadar larangan bepergian, tetapi langkah konkret untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus memastikan anggaran publik digunakan secara lebih efektif,” ungkapnya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kebijakan Mendagri sejalan dengan kebutuhan bangsa saat ini.
“Larangan dari Pak Mendagri sangat relevan dan memang seharusnya begitu,” pungkasnya. (Rfh)
#JagaIndonesiaLewatFakta – Kaltimedia mengajak masyarakat kritis, aktif, dan bijak menghadapi isu bangsa. Dengan fakta, kita jaga Indonesia bersama.
