Kutai Barat, Kaltimedia.com — Rencana pemekaran Kabupaten Kutai Barat menjadi Kabupaten Benua Raya terus mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
Ketua Panitia Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) Benua Raya, Arli Laman, menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan kabupaten baru ini adalah memperlancar pembangunan serta pelayanan pemerintahan di wilayah perbatasan yang sangat luas.
“Tujuan kita mendirikan Kabupaten Benua Raya adalah untuk memperlancar sekaligus mempermudah proses pembangunan pemerintah,” ujar Arli pada Selasa (26/8/2025).
“Selain itu juga untuk kelancaran pembangunan, mengingat wilayah antara Kubar dan Benua Raya yang berbatasan dengan Kukar sangat luas sekali,” tambahnya.
Menurut Arli, Bupati Kutai Barat sudah memberikan persetujuan awal atas rencana tersebut. Namun, proses pemekaran masih terkendala sejumlah rekomendasi yang belum terpenuhi, terutama dari DPRD Kubar.
“Kami sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan Pemda Kubar yang sangat mendukung. Kendala justru ada di DPRD, yang hingga kini belum menindaklanjuti hasil pertemuan dengan kami,” jelas Arli.
Dukungan masyarakat terhadap pembentukan Kabupaten Benua Raya disebut sangat solid. Dari 79 kampung di 7 kecamatan, seluruhnya telah menyatakan persetujuan.
“Masyarakat 100 persen mendukung. Tidak ada yang menentang, hanya saja hambatan masih ada di DPRD Kubar,” tegas Arli.
Berdasarkan hasil rapat dengan Ketua DPD RI dan sejumlah tokoh masyarakat Kalimantan Timur, target pembentukan Kabupaten Benua Raya ditetapkan paling lambat tahun 2028–2029.
“Itu kesepakatan yang kami perjuangkan. Kami berharap pada tahun tersebut Kabupaten Benua Raya sudah resmi berdiri secara definitif,” kata Arli.
Panitia CDOB Benua Raya juga meminta DPRD Kubar segera memberikan rekomendasi pemekaran, termasuk penyelesaian persoalan tapal batas kecamatan dan kampung yang masuk dalam wilayah calon kabupaten baru.
Sementara itu, Andi Sofyan Hasdam, Ketua Komite I DPD RI, mendorong pemerintah pusat terutama Wakil Presiden untuk mempertimbangkan pembukaan kembali moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Kaltim.
Menurutnya, Kabupaten Benua Raya memiliki potensi besar untuk direalisasikan, meski hingga kini belum mendapat dukungan penuh dari DPRD Kubar.
“Di Kabupaten Kubar ini ada Benua Raya. Saya melihat kemungkinannya kecil diterima karena penolakan dari Ketua DPRD setempat,” ungkap Andi Sofyan.
Namun, ia menilai luasnya wilayah Kubar membuat pemerintah daerah sulit memberikan perhatian merata ke seluruh daerah, sehingga pemekaran menjadi solusi yang tepat. (Rfh)
Editor: Ang
