SAMARINDA, KALTIMEDIA – Wakil Ketua Badan Perwakilan Wilayah (BPW) Kalimantan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Joko Widodo menyebut Calon Wakil Presiden (Cawapres) pendamping Anies Baswedan segera diumumkan.
Ditemui saat berada di Kota Samarinda, ia menyebut Koalisi Perubahan (PKS, NasDem, dan Demokrat) masih sangat solid sampai hari ini. Meski, diketahui banyak pemberitaan yang berseliweran ada pendapat-pendapat dan gesekan yang berbeda sehingga arah koalisi menjadi bias.
“Sampai hari ini kami Alhamdulillah masih solid. Doa kan saja, kami berharap mudah-mudahan bulan Juni ini deklarasi Capres dan Cawapresnya,” tegas Joko Widodo, Minggu (11/6/2023).
PKS yang tergabung di tim 8 bersama Anies Baswedan sendiri dan perwakilan para koalisi terus menggodok strategi memenangkan Pilpres 2024. Saat ini belum ada deklarasi sekretariat bersama Koalisi Perubahan, masing-masing Partai baik PKS, NasDem dan Demokrat terus berkonsolidasi di internal simpatisan.
Tetapi, untuk tim di pusat, tim 8 terus berkomunikasi, sehingga tak perlu kantor sekretariat bersama yang besar, tetapi yang diperlukan yakni menyusun langkah intensif lebih dan sangatlah diperlukan.
“Insyaallah setelah disepakati, target bulan ini akan deklarasi Capres-Cawapres dan membentuk tempat pemenangan bersama,” tegasnya.
Termasuk rencana Anies Baswedan akan keliling ke seluruh indonesia, termasuk Kaltim. Menelisik Pilpres lalu, PKS di Kaltim juga baru dapat menghimpun dukungannya 40 persen atau sekitar 900 ribu sekian. “Kami berharap tahun 2024 bisa membalik, minimal 60:40 persen, untuk perolehan suara,” imbuh Joko Widodo.
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang kini sudah berjalan pembangunannya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, Provinsi Kaltim juga diakui jadi topik bahasan di internal Koalisi Perubahan.
Meski PKS sebagai partai yang menolak pemindahan IKN di parlemen, tentu pada 2024 mendatang hal ini juga harus menjadi prioritas dan perhatian pihaknya, karena sudah ada landasan hukum.Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentu menjadi landasan hukum yang tidak boleh dilanggar.
“IKN jadi salah satu daya tarik tersendiri, sehingga kami berharap deklarasi di Kaltim ini akan kita laporkan baik partai di tingkat pusat dan Pak Anies Baswedan sendiri agar memperhatikan serta melebihkan perhatian Kaltim sebagai IKN,” ujar Joko Widodo.
Meski, nantinya keberlangsungan IKN Nusantara juga bakal di evaluasi oleh DPR RI, PKS menyatakan bahwa setelah berlandaskan UU yang ada, tentu menilai hal ini wajib berlanjut.
“Karena ini juga sudah menjadi UU, tentu siapapun presidennya akan datang, tentu harus berjalan, walau kebijakannya tergantung pemerintah dan DPR juga untuk evaluasi,” sambungnya. (pry)
