KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan resmi memulai proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota yang digelar pada Kamis (2/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan kota ke depan, dengan menitikberatkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada sembilan program prioritas. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan penajaman program agar lebih efektif dalam menjawab isu strategis kota, terutama di tengah tantangan stabilitas ekonomi dan keterbatasan anggaran.
“Fokus kita bukan lagi pada kuantitas kegiatan, tapi kualitas dampak yang dirasakan langsung oleh warga,” tegasnya.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam Musrenbang tersebut adalah penanganan banjir. Rahmad mengungkapkan bahwa alokasi anggaran yang tersedia saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal.
“Saat ini alokasi dana untuk penanganan banjir baru mencapai sekitar Rp130 miliar,” ujarnya.
Ia menilai jumlah tersebut belum mencapai 10 persen dari total kebutuhan anggaran untuk penanganan banjir secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur daerah pemilihan (dapil) Balikpapan, guna memperkuat alokasi anggaran di sektor tersebut.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim. Rahmad menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah untuk memastikan program prioritas dapat terealisasi dengan optimal.
“Kami berharap kolaborasi dengan anggota DPRD Kaltim untuk mengawal anggaran ini,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan banjir merupakan salah satu kebutuhan mendesak karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, Pemkot Balikpapan juga berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan mendasar lainnya yang telah dirumuskan dalam sembilan program prioritas.
Program tersebut mencakup penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur, penurunan angka stunting, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguatan sektor pelayanan publik.
“Itu sudah kami tuangkan dalam sembilan program prioritas,” jelasnya.
Rahmad menambahkan bahwa seluruh program tersebut diarahkan untuk menjaga Balikpapan tetap menjadi kota yang layak huni dan nyaman bagi masyarakat.
“Bagaimana membuat Balikpapan tetap menjadi salah satu kota yang nyaman dihuni,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui adanya keterbatasan fiskal yang menjadi tantangan utama. Total usulan program dari seluruh OPD mencapai sekitar Rp4 triliun, sementara kemampuan anggaran daerah yang tersedia saat ini hanya sekitar Rp600 miliar.
“Wajar namanya usulan, tetapi kita akan kaji kembali mana yang lebih prioritas untuk dilaksanakan agar masyarakat mendapat bentuk pelayanan yang terbaik,” pungkasnya.
Melalui Musrenbang ini, Pemkot Balikpapan berharap dapat menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah, realistis, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. (mang/Adv Diskominfo Balikpapan)
