Jakarta, Kaltimedia.com — Pemerintah menegaskan proses pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tidak mengurangi hak masyarakat terhadap layanan kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan jaminan sosial tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Hamdan Hamedan, mengatakan penyesuaian data kepesertaan menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan sistem jaminan kesehatan nasional.
“Perubahan status kepesertaan terjadi karena pemutakhiran data agar bantuan lebih tepat sasaran, tanpa mengurangi jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat yang berhak,” ujar Hamdan di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Hamdan mengungkapkan, hasil pemutakhiran data menunjukkan sekitar 15 juta peserta PBI saat ini berasal dari kelompok ekonomi menengah hingga mampu. Di sisi lain, terdapat sekitar 54 juta masyarakat sangat miskin hingga rentan miskin yang justru belum terdaftar sebagai penerima PBI.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan penyesuaian agar alokasi anggaran negara benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat selama proses validasi data, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah teknis untuk memastikan layanan kesehatan tetap berjalan.
Pertama, rumah sakit dilarang menolak pasien PBI yang tengah dalam proses penyesuaian status kepesertaan, terutama pada kondisi darurat atau tindakan medis yang tidak dapat ditunda, seperti cuci darah.
“Pelayanan kesehatan wajib diberikan tanpa menunggu penyelesaian administrasi kepesertaan,” tegas Hamdan.
Selain itu, pemerintah telah melakukan reaktivasi kepesertaan PBI bagi 106 ribu pasien dengan penyakit katastropik, seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal.
Kebijakan ini bertujuan memastikan penanganan medis terhadap kondisi kritis tetap berkelanjutan.
“Ada perlindungan khusus untuk kasus kritis seperti pasien cuci darah, sehingga terapi tidak terputus,” jelasnya.
Langkah berikutnya, pemerintah memperluas akses reaktivasi kepesertaan melalui kantor desa dan kelurahan, sehingga masyarakat tidak harus datang ke Dinas Sosial.
Mekanisme reaktivasi cepat diprioritaskan bagi warga yang masuk Desil 1 hingga Desil 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Pemerintah bertanggung jawab atas pembiayaan bagi peserta yang memenuhi kriteria tersebut. Hingga saat ini, sekitar 87 ribu peserta telah direaktivasi sebagai peserta PBI-Jaminan Kesehatan,” lanjut Hamdan.
Saat ini, koordinasi lintas sektor terus diperkuat dengan melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan tetap optimal selama masa transisi pemutakhiran data.
“Negara sedang dan akan terus bekerja memastikan setiap warga yang berhak tetap terlindungi. Perkembangan kebijakan dan layanan akan terus disampaikan secara terbuka kepada publik,” tandas Hamdan. (Ang)
