
Samarinda, Kaltimedia.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), terus memperkuat inovasi digital untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan proses rekrutmen tenaga kerja.
Melalui pengembangan aplikasi Etam Kerja, Disnakertrans menghadirkan solusi terpadu yang menghubungkan pencari kerja, perusahaan, serta lembaga pelatihan di seluruh Kaltim.
Aplikasi Etam Kerja kini tidak hanya berfungsi sebagai portal informasi lowongan, tetapi juga menyediakan sistem verifikasi yang lebih ketat untuk memastikan keaslian setiap data lowongan yang diterbitkan.
Dalam pembaruan terbarunya, pengguna dapat memantau status berkas pelamar dan perusahaan secara real-time, sehingga administrasi rekrutmen menjadi lebih cepat dan transparan.
Lebih dari 3.000 perusahaan yang telah bergabung di Etam Kerja akan diwajibkan memproses pelamar sesuai syarat dan kuota yang tercantum pada iklan lowongan. Setiap penolakan pelamar juga harus disertai alasan tertulis melalui sistem aplikasi.
Sekretaris Disnakertrans Kaltim, Aji Syahdu Gagah Citra, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan memperkuat akuntabilitas.
“Harapan kami Etam Kerja menjadi aplikasi yang transparan dan adil. Dengan alasan penolakan tertulis by system, kami bisa menelusuri dan memastikan tidak ada praktik rekrutmen yang diskriminatif,” ujarnya.
Disnakertrans juga memperluas fungsi aplikasi dengan menambahkan fitur Layanan Pelatihan dan Informasi Ketenagakerjaan yang mencakup data peluang, jadwal pelatihan, serta regulasi terbaru terkait ketenagakerjaan.
Ke depan, pemerintah provinsi akan membangun kerja sama dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim untuk mengintegrasikan data lowongan dan pelamar secara menyeluruh.
Langkah ini diharapkan menciptakan basis data ketenagakerjaan yang lebih terarah dan mudah diakses publik.
Dalam implementasinya, sistem Etam Kerja juga mendukung kebijakan prioritas bagi pencari kerja lokal, dengan penyaringan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) domisili.
“Kami ingin Etam Kerja menjadi one-stop solution bagi masyarakat. Semakin banyak layanan yang terintegrasi, semakin mudah masyarakat mengakses informasi kerja, pelatihan, dan regulasi,” pungkasnya. (AS)



