Agusriansyah Dorong Reformasi Pendidikan Vokasi: Tak Cukup Hanya Gratis

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan saat diwawancarai. Sumber: Istimewa.
Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan saat diwawancarai. Sumber: Istimewa.

Samarinda, Kaltimedia.com – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa pendidikan vokasi harus mengalami reformasi menyeluruh agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja masa depan. Menurutnya, kebijakan pendidikan gratis, seperti program GratisPol, harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan arah kurikulum yang relevan.

“Gratis itu penting, tapi kalau tidak disertai dengan peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, maka output-nya tetap akan tertinggal,” ujar Agusriansyah saat ditemui, Jumat (18/7/2025).

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai bahwa pendidikan vokasi perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan arah ekonomi digital. Ia mengkritik masih banyaknya kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan industri modern.

Agusriansyah mendorong pengembangan jurusan-jurusan baru yang lebih futuristik. Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah pertanian berbasis teknologi modern.

“Kalau kita bekali anak-anak SMK dengan teknologi pertanian seperti drone atau sistem presisi, sektor ini bisa sangat menjanjikan. Ini juga bagian dari masa depan,” paparnya.

Tak hanya itu, ia juga menilai ekonomi kreatif sebagai bidang yang harus mulai masuk ke dalam pendidikan vokasi. Ia menyebutkan profesi seperti konten kreator dan youtuber sebagai contoh nyata dari industri baru yang menyerap banyak tenaga kerja muda.

“Jangan cuma label jurusan konten kreator, tapi siapkan juga pelatihan, peralatan, dan sertifikasinya. Supaya setelah lulus, mereka bisa langsung masuk dunia kerja,” tegasnya.

“Pendidikan vokasi adalah investasi masa depan. Tanpa arah yang jelas, program pendidikan gratis bisa kehilangan maknanya,” katanya.

Ia pun mengajak pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun ulang peta pendidikan vokasi yang adaptif terhadap revolusi industri dan dinamika global.

“Kita butuh keberanian untuk berpikir jauh ke depan. Jangan sampai anak-anak kita belajar hal yang sudah tidak relevan saat mereka lulus,” pungkasnya. (Rfh)

Editor: Ang

Share

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *