Uji Kepatuhan Publik Wujudkan Keterbukaan Informasi yang Profesional

Foto : Ilustrasi Keterbukaan Informasi. Sumber Foto : Kaltimedia.com

Samarinda, Kaltimedia.com – Keterbukaan Informasi dikalangan Pemerintah terus dituntut karena Komisi Informasi (KI) melakukan evaluasi dan monitoring secara berkesinambungan. Secara tidak langsung publik akan menilai sejauh mana kinerja badan publik saat melihat predikat dari KIP.

Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro, mengatakan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang berkualitas itu harus memperhatikan empat aspek yakni availability, accessibility, acceptability dan affordability.

“Jadi badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik itu harus memperhatikan availability yaitu informasinya harus tersedia, kemudian accessibility yaitu informasi itu bisa diakses. Misalnya di Kepolisian tersedia informasi tapi tidak bisa diakses, ya percuma,” kata Donny keynote speech pada Sosialisasi dan Bimtek Monitoring Kepatuhan Badan Publik di Kaltim secara virtual, Selasa (20/9/2022) lalu.

Donny menegaskan, pelayanan informasi publik serta pemenuhan akses informasi bagi masyarakat merupakan jaminan hak asasi yang diatur dalam Pasal 28F Undang Undang Dasar.

“Jadi publik tidak boleh dihalang-halangi untuk mendapat informasi tidak terkecuali orang yang berkebutuhan khusus, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan,” ucapnya, Selasa (8/11).

Narasumber Komisi Informasi Kalimantan Timur, Muhammad Haidir yang menyampaikan mengenai teknis pelaksanaan penilaian Keterbukaan Informasi publik yang ada pada instansi di Provinsi Kalimantan Timur.

“Adapun kegiatan penilaian terdiri dari tahap pengisinan kuisioner dan presentasi uji public. Dilaksanakannya monev secara elektronik, dimaksudkan agar terbuka dan akuntabel. Instrumen penilaian menggunakan system elektronik e-monev. Dengan system ini, badan publik dan juga masyarakat luas dapat mengakses serta mengawasi proses penilaian,” bebernya.

Di tempat terpisah, Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengungkapkan pelayanan informasi yang dilakukan oleh pihaknya melalui Adminduk juga tengah berupaya semaksimal mungkin dalam melayani masyarakat.

“Melalui Adminduk kami berusaha semaksimal mungkin dalam pendataan secara lengkap dan menyeluruh,” tambahnya.

Lebih jauh dijelaskan, instrumen e-monev ini sekaligus sebagai basis data dalam ujicoba penyusunan peta digital yang menggambarkan pelaksanaan keterbukaan informasi, baik di pusat maupun daerah.

Untuk diketahui, dalam penilaian ini ada 10 kategori. Yakni pemkab/pemkot se Kaltim, organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga yudikatif, penyelenggara pemilu, instansi vertical di provinsi, instansi vertical di kabupaten kota, BUMD, BLUD, partai politik dan instansi penegakan hukum.

Share

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *