BALIKPAPAN – Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak serempak turun ke jalan, pada Senin (11/4/2022) siang. Masa aksi melakukan long march usai berkumpul di simpang Plaza Balikpapan sekira pukul 14.20 Wita yang kemudian meluncur menuju halaman depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Beberapa spanduk disertai tulisan pun dibawa mereka. Dalam aksi tersebut, Aliansi Kota Minyak mengajukan beberapa poin tuntutan, diantaranya menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Kemudian, menolak dan membatalkan kenaikan BBM serta PPN 11 persen.
Tuntutan lainnya, menuntut Pemerintah Kota Balikpapan menyelesaikan permasalahan banjir. Serta menuntut Pemerintah Kota Balikpapan mencabut izin perusahaan yang merusak lingkungan di Teluk Balikpapan.
Setibanya di depan Gedung DPRD Balikpapan pada pukul 15.00 Wita, massa langsung melakukan orasi secara bergantian
“Hari ini kita kembali turun ke jalan. Karena negara kita sedang tidak baik-baik saja. Rakyat menderita, sedangkan pemerintah nyaman duduk di kursinya,” kata seorang orator.
Sebanyak 683 personel gabungan pun diturunkan untuk mengamankan aksi tersebut.
“Kita siagakan hari ini 683 orang. Dari TNI, Polresta, Polda dan Brimob, serta instansi terkait seperti Satpol PP,” kata Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Vincentius Thirdy Hadmiarso.
Usai menyampaikan tuntutan dan orasi, masa aksi secara tertib mulai membubarkan diri sekira pukul 18.00 Wita. Mereka meninggalkan halaman DPRD dan mulai kembali ke arah simpang Balikpapan Plaza.
Sementara itu, koordinator aksi, Taufik mengatakan meski Presiden Joko Widodo sejatinya sudah memastikan pemilu 2024 tetap akan digelar. Pihaknya menegaskan akan mengawal hal tersebut.
“Walaupun tadi malam ada rapat kabinet oleh Presiden Joko Widodo yang memastikan pemilu tetap digelar 2024, namun kita tetap mengawal itu,” kata koordinator aksi, Taufik.
Tambahnya, mengenai isu lokal, massa aksi mendesak Pemerintah Kota Balikpapan menyelesaikan permasalahan banjir. Dan menuntut mencabut izin perusahaan yang merusak lingkungan di teluk Balikpapan.
“Ini menjadi catatan khusus bagi kami mahasiswa untuk mengawal itu. Karena lingkungan hidup harus dilindungi. Jika rusak maka akan ada bencana yang terus terjadi,” serunya. (pcm)
