Samarinda, Kaltimedia.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menekankan pentingnya sosialisasi masif serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program GratisPol, salah satu program unggulan pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Memasuki tahun pertama masa kepemimpinan kepala daerah, Ananda menilai program prioritas, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan harus berjalan efektif, tepat sasaran, serta dipahami secara luas oleh masyarakat.
Di tengah kebijakan pemangkasan dan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) yang direncanakan pada 2026, ia memastikan program GratisPol tetap memperoleh dukungan fiskal memadai. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disebut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,7 triliun untuk menjamin keberlanjutan layanan pendidikan dan kesehatan gratis.
“Program GratisPol sebagai bagian dari visi dan misi kepala daerah tetap dapat dijalankan secara maksimal, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan tanpa biaya,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Meski dukungan anggaran dinilai cukup kuat, DPRD menemukan sejumlah catatan dalam pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan hasil reses dan penyerapan aspirasi masyarakat, masih banyak warga yang belum memahami secara detail mekanisme pendaftaran maupun persyaratan administratif program tersebut.
Kurangnya pemahaman ini kerap menimbulkan kebingungan, terutama terkait prosedur dan kelengkapan dokumen. Padahal, secara regulasi dan ketentuan teknis, aturan pelaksanaan program telah tersedia.
Ananda menilai persoalan ini lebih disebabkan belum optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Secara aturan administrasi sebenarnya sudah jelas. Namun penyampaian informasinya yang perlu diperkuat agar masyarakat benar-benar memahami,” jelasnya.
Untuk itu, DPRD mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar lebih agresif melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari platform digital dan media sosial hingga pertemuan tatap muka langsung.
Ia menekankan, sosialisasi tidak boleh berhenti di tingkat kabupaten/kota saja, tetapi harus menjangkau kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RT agar informasi benar-benar diterima masyarakat di lapisan paling bawah.
Selain penguatan sosialisasi, Ananda juga menyoroti urgensi monitoring dan evaluasi (monev) rutin terhadap pelaksanaan program. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran selaras dengan capaian kinerja serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Pelaksanaan program harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui capaian yang telah diraih serta segera melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, program GratisPol telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga bukan sekadar janji politik, melainkan dokumen perencanaan resmi yang wajib direalisasikan.
Ananda pun mengingatkan agar pemerintah daerah tetap konsisten menjalankan program secara optimal, meskipun menghadapi penyesuaian fiskal akibat pengalihan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Komitmen terhadap program ini harus tetap dijaga demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (Rfh)
Editor: Ang
