Samarinda, Kaltimedia.com – Harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem kini mulai terwujud di Kalimantan Timur. Pemerintah pusat resmi meluncurkan Program Sekolah Rakyat di Kota Samarinda sebagai salah satu langkah nyata memperluas akses pendidikan.
Tiga titik ditunjuk sebagai lokasi awal penyelenggaraan sekolah rintisan, yakni di SMA Negeri 16 Samarinda, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kaltim. Program ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anak-anak dari keluarga yang tercatat dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sensus Ekonomi Nusantara (DTSEN) tetap bisa bersekolah.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kaltim, Achmad Rasyidi, menegaskan bahwa kelompok penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako otomatis masuk dalam prioritas penerimaan.
“Seluruh kebutuhan siswa dipenuhi pemerintah, mulai dari seragam, perlengkapan sekolah, hingga konsumsi sehari-hari,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).
Sekolah Rakyat ini berbasis asrama, berbeda dari sekolah reguler. Selain pembelajaran formal, siswa juga akan mendapat pembinaan karakter, pelatihan kewirausahaan, hingga penguatan spiritual. Kurikulumnya fleksibel, menggunakan sistem multi entry multi exit, sehingga anak-anak yang sempat putus sekolah tetap bisa mengikuti pembelajaran sesuai kemampuan masing-masing.
“Banyak di antara mereka yang sudah lama putus sekolah, bahkan ada yang usianya lebih tua namun masih berada di jenjang dasar. Oleh karena itu, sebelum masuk, seluruh calon siswa menjalani tes kesehatan dan asesmen talenta,” jelas Kepala Sekolah Rakyat di SMAN 16 Samarinda.
Gedung asrama lama SMAN 16 yang sebelumnya tidak terpakai kini telah direvitalisasi oleh Dinas PUPR-Pera Kaltim agar layak digunakan. Meski masih ada kekurangan, seperti perlengkapan tidur dan kebutuhan dasar, pihak sekolah optimistis dapat menjalankan program.
“Kami menyiapkan aktivitas produktif, seperti berkebun dan beternak di sela waktu belajar. Hal ini bukan hanya membekali keterampilan hidup, tetapi juga menumbuhkan jiwa wirausaha siswa,” tambah Kepala Sekolah.
Data Dinsos mencatat ada lebih dari 100 ribu anak di Kaltim yang masuk kategori miskin ekstrem. Untuk mereka yang belum tercatat di data resmi, pemerintah membuka mekanisme validasi lapangan melalui SDM PKH, tenaga kesejahteraan sosial (TKS), tenaga kesehatan, pekerja sosial masyarakat (PSM), hingga relawan Tagana.
Tahap pertama program ini dijadwalkan berjalan pada 30 September 2025, dengan lokasi utama di SMAN 16 Samarinda dan BPVP Kaltim. Guru-guru yang bertugas sudah diseleksi sejak Juli 2025 oleh Kementerian Sosial, sementara penerimaan siswa dikelola langsung oleh Dinsos Kaltim.
Jika semua persiapan rampung, Sekolah Rakyat Samarinda akan berjalan serentak dengan 65 sekolah rintisan lain di Indonesia. Diharapkan program ini bukan hanya solusi darurat pendidikan, tetapi juga tonggak penting dalam mengangkat derajat anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk menggapai masa depan yang lebih baik. (Rfh)
Editor: Ang
