Solo, Kaltimedia.com — Presiden ke-7 RI Joko Widodo menduga kuat bahwa polemik mengenai ijazah palsu dan upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan bagian dari agenda besar politik yang bertujuan menjatuhkan reputasi politik dirinya dan keluarga.
Saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jokowi mengatakan bahwa intuisi politiknya menangkap adanya gerakan sistematis.
“Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik… untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade,” ujar Jokowi dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (15/7/2025).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dirinya menyikapi semua isu tersebut dengan tenang dan santai.
Isu pemakzulan Gibran kembali mencuat sejak Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan tuntutan politik pada April 2025, salah satunya menyerukan agar MPR mengganti Wakil Presiden Gibran karena dianggap terpilih melalui proses yang melanggar hukum.
Tokoh-tokoh penting seperti mantan Wapres Try Sutrisno, Fachrul Razi, dan Tyasno Soedarto ikut menandatangani tuntutan tersebut. Forum tersebut telah mengirimkan surat resmi ke MPR, DPR, dan DPD untuk meminta ditindaklanjuti.
Sementara itu, isu ijazah palsu Jokowi kembali ramai dibicarakan, meski sebelumnya sudah dibantah secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM). Jokowi pun mengambil langkah hukum dengan melaporkan pihak-pihak yang menuduhnya, dengan dalih pencemaran nama baik.
Isu-isu ini muncul di tengah dinamika politik pasca Pilpres 2024 dan menjelang pemilu berikutnya. Meskipun Jokowi telah lengser, bayang-bayang politiknya masih kuat karena posisi Gibran sebagai Wakil Presiden dan peran strategis sejumlah loyalis di pemerintahan
“Ya buat saya biasa-biasa saja lah, dan biasa, ya bisa,” pungkasnya. (Ang)
