SAMARINDA – Polemik perebutan kursi ketua DPRD Kaltim belum berakhir. Baik Makmur HAPK maupun Hasanuddin Mas’ud, masih saling klaim kursi Ketua DPRD Kaltim.
Makmur HAPK, berbekal hasil putusan PN Samarinda menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai ketua DPRD hingga 2024. Sementara itu Hasanuddin Mas’ud berdasarkan SK Mendagri menyebut dirinya menduduki kursi Ketua DPRD Kaltim, dengan tahapan yang benar.
Karena itu lah ia pun dilantik di hotel Mercure pada 12 September waktu lalu. Terkait hal itu, Ketua umum Kesatuan Mahasiswa Indonesia (Kesmi) Kaltim, Irwanto Munawar mengatakan, polemik yang terjadi internal DPRD Kaltim menciptakan ruang yang tidak sehat untuk masyarakat Kaltim.
“Mestinya dua publik figur memberikan contoh yang baik kepada generasi penerus, sebagai perwakilan rakyat kaltim tentunya menciptakan ruang yang dingin dalam perpolitikan yang sehat bagi masyarakat Kaltim,” katanya.
Kata dia, polemik yang terjadi di internal DPRD Kaltim sebagai bukti, tidak keseriusan perwakilan rakyat Kaltim untuk mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan kelompok tertentu. Tambahnya, beberapa pekan lalu saat demonstrasi yang dilakukan menuntut pemerintah membatalkan kenaikan BBM bersubsidi juga tidak ada tanggapan dari DPRD Kaltim.
Artinya perwakilan rakyat bisa disebut tidak berguna lantaran tidak serius menangani problem di masyarakat.
“Kita melihat bagaimana persoalan yang terjadi internal DPRD Kaltim. Ini sebagai bukti bahwa perwakilan rakyat yang kita agungkan selama ini tidak serius menangani problem Kaltim,” sebutnya.
Perebutan jabatan dirasa sangat memalukan dan menunjukkan sikap politik yang tidak sehat untuk generasi penerus. Dirinya pun berharap Pemprov Kaltim harus tegas dalam menentukan pilihan dan memposisikan siapa yang harus menduduki jabatan ketua, agar polemik yang terjadi dalam internal DPRD Kaltim secepatnya berakhir.
“Saya berharap masalah ini akan secepatnya berakhir agar pekerjaan rumah yang tertinggal bisa secepatnya di selesaikan bersama,” serunya. (ar)
