Jakarta, Kaltimedia.com — Kemunculan Permadi Arya alias Abu Janda dalam program televisi “Rakyat Bersuara” di iNews kembali memicu polemik di ruang publik.
Dalam tayangan yang membahas isu geopolitik tersebut, perdebatan panas antara Abu Janda dan sejumlah narasumber berujung pada pengusiran dari studio oleh pembawa acara sekaligus Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono.
Insiden itu terjadi ketika diskusi bertema konflik Timur Tengah memanas hingga diwarnai adu argumen dengan pakar hukum tata negara Feri Amsari serta mantan Duta Besar RI untuk Tunisia Ikrar Nusa Bhakti.
“Kalau Anda tidak bisa tertib, keluar!” ujar Aiman dalam tayangan tersebut.
Peristiwa ini kembali menyoroti fenomena yang lebih luas: mengapa figur kontroversial tetap mendapatkan panggung dalam diskursus publik Indonesia.
Perdebatan soal Palestina memicu ketegangan
Dalam diskusi tersebut, polemik memuncak saat perdebatan menyentuh isu hubungan sejarah antara Indonesia dan Palestina.
Feri Amsari menyinggung bahwa Palestina merupakan salah satu pihak yang lebih awal mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada 1945.
Namun Abu Janda menolak pernyataan tersebut dan mempertanyakan klaim adanya “utang sejarah” Indonesia kepada Palestina.
“Utang apa bangsa kita ke Palestina? Jangan ngaco. Gue kasih tahu ya, ada hoaks yang bilang Palestina negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia,” katanya dengan nada tinggi.
Perdebatan yang semakin panas membuat moderator akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan keterlibatan Abu Janda dalam diskusi tersebut.
Kontroversi yang berulang
Nama Abu Janda bukan kali pertama menjadi sorotan publik.
Pada 2021, ia sempat menuai kritik setelah menyebut Islam sebagai “agama pendatang dari Arab” dalam sebuah perdebatan di media sosial.
Pernyataan tersebut memicu laporan ke polisi atas dugaan ujaran kebencian.
Di tahun yang sama, ia juga dilaporkan terkait unggahan yang dinilai bernada rasis terhadap aktivis Papua, Natalius Pigai.
Selain itu, sikapnya terhadap konflik Palestina juga beberapa kali memicu polemik, termasuk ketika ia menyebut Hamas sebagai organisasi teroris.
Algoritma media sosial ikut mendorong popularitas
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, S. Kunto Adi Wibowo, menilai eksistensi figur kontroversial seperti Abu Janda tidak bisa dilepaskan dari dinamika media sosial.
Menurutnya, dalam ekosistem digital, konten yang memicu emosi publik cenderung lebih mudah viral dan mendapatkan interaksi tinggi.
“Akhirnya, karena dia tenar dan mendapatkan banyak engagement di media sosial, media arus utama juga melihat bahwa kehadirannya bisa menarik penonton,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan analis politik Aljabar Strategic, Arifki Chaniago.
Ia menyebut bahwa dalam era media sosial, perhatian publik menjadi “mata uang” utama.
“Selama seseorang mampu membuat orang bereaksi, dia akan terus dibicarakan,” katanya.
Rating televisi juga jadi faktor
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai kebutuhan media terhadap rating dan jumlah penonton juga turut mendorong munculnya tokoh kontroversial dalam program televisi.
Menurutnya, program debat sering kali membutuhkan narasumber yang mampu memicu dinamika diskusi agar tidak monoton.
“Karena mereka punya arahan rating harus bagus sehingga iklan datang,” ujarnya.
Agung menilai kondisi ini juga berkaitan dengan fenomena “post-truth”, di mana emosi publik sering kali lebih dominan dibandingkan fakta atau argumentasi ilmiah.
Jika kondisi ini terus berlangsung, ia mengingatkan adanya risiko fenomena “death of expertise” atau matinya peran kepakaran dalam ruang publik.
“Orang yang tidak memiliki keahlian bisa saja mendapatkan panggung, dan itu berpotensi merusak kualitas diskusi publik,” katanya.
Tantangan menjaga kualitas ruang publik
Para pengamat menilai kebebasan berpendapat merupakan prinsip penting dalam demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tetap perlu disertai tanggung jawab.
Media dan masyarakat dinilai perlu lebih kritis dalam menilai berbagai wacana yang beredar di ruang publik.
Jika tidak, diskusi publik dikhawatirkan hanya dipenuhi sensasi tanpa substansi.
“Ruang publik yang sehat hanya bisa tercipta jika media dan masyarakat sama-sama kritis terhadap berbagai wacana yang beredar,” kata Agung. (Ang)
