BALIKPAPAN — Kondisi Pasar Pandansari yang masih dipenuhi pedagang kaki lima (PKL) liar menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Balikpapan. Meski penataan kawasan ini sudah lama dilakukan, kenyataannya hingga kini belum terlihat perubahan yang berarti.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menilai bahwa permasalahan di Pandansari sudah terlalu lama dibiarkan tanpa penyelesaian konkret. Ia mendesak Pemerintah Kota Balikpapan agar tidak lagi menunda tindakan dan berani mengambil langkah tegas demi ketertiban kawasan.
“Pandansari ini seperti masalah klasik yang tidak pernah selesai. Pemerintah harus menunjukkan keberanian untuk menata, bukan hanya membahas tanpa hasil,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).
Menurut Taufik, persoalan utama bukan pada kurangnya dana, melainkan lemahnya pelaksanaan kebijakan. Ia menyebut anggaran penertiban dan pengawasan sebenarnya sudah dialokasikan cukup besar, namun hasil di lapangan belum mencerminkan keseriusan.
“Anggaran sudah ada, tapi kalau tidak dijalankan dengan konsisten, ya percuma. Pemerintah harus berani menegakkan aturan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penataan PKL tidak harus dilakukan dengan cara keras, tetapi melalui pendekatan yang berimbang antara ketegasan dan solusi bagi para pedagang. Pemerintah diharapkan menyediakan ruang alternatif agar para PKL tetap bisa berjualan tanpa mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.
“Pedagang juga bagian dari ekonomi rakyat. Tapi penataan harus dilakukan supaya tidak mengorbankan ketertiban kota,” jelas Taufik.
Politikus asal fraksi Gerindra itu juga menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan. Ia mencontohkan langkah-langkah tegas pemerintah kota lain seperti Samarinda, yang dinilainya berhasil menciptakan kawasan pasar yang lebih rapi dan nyaman berkat ketegasan dalam implementasi aturan.
“Balikpapan bisa meniru keseriusan itu. Pemimpin daerah harus punya komitmen kuat agar wajah kota kita lebih tertata,” ujarnya.
Lebih lanjut, Taufik mengingatkan bahwa semangat Balikpapan sebagai kota Beriman (Bersih, Aman, Nyaman) harus benar-benar diwujudkan, termasuk di kawasan lama seperti Pandansari. Menurutnya, penataan kota tidak boleh hanya berfokus di pusat, tetapi juga menjangkau wilayah padat penduduk.
“Citra kota yang bersih dan nyaman tidak akan tercapai kalau masih ada kawasan yang semrawut. Semua wilayah harus mendapat perhatian yang sama,” tandasnya.
DPRD berharap tahun ini menjadi titik awal perubahan nyata di Pandansari. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pedagang, dan aparat penegak perda, kawasan tersebut diharapkan bisa menjadi pasar yang tertib, bersih, dan nyaman bagi semua pihak. (Adv)
