Samarinda, Kaltimedia.com – Program pendidikan gratis di Kalimantan Timur yang digagas dengan nama GratisPol kembali menuai sorotan. Gagasan ambisius ini, meski menuai apresiasi di level politik, dinilai belum sepenuhnya berpijak pada kondisi keuangan daerah yang realistis.
Salah satu kritik datang dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kaltim, Agus Aras, yang menilai bahwa program tersebut patut dikaji ulang, terutama dari sisi kemampuan fiskal dan kewenangan daerah.
“Program seperti GratisPol memang menarik secara politik. Namun kita tidak boleh menutup mata terhadap situasi fiskal Kalimantan Timur. Jangan sampai implementasinya dipaksakan,” ujar Agus saat diwawancarai awak media.
Menurut Agus, struktur keuangan daerah saat ini belum sepenuhnya siap untuk menopang pembiayaan pendidikan gratis secara menyeluruh. Ia memperkirakan program ini baru bisa berjalan optimal pada tahun 2026, mengingat banyaknya aspek yang perlu dipersiapkan secara matang, termasuk regulasi yang mengikat dari pemerintah pusat.
Agus juga mengingatkan bahwa ruang gerak Pemprov Kaltim di sektor pendidikan sangat terbatas. Kewenangan daerah hanya mencakup pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB.
Sementara untuk program di jenjang pendidikan tinggi, Pemprov harus berhati-hati agar tidak melanggar batas kewenangan atau bertabrakan dengan kebijakan nasional.
“Tidak bisa asal jalan. Harus ada kajian hukum dan regulasi yang komprehensif, supaya tidak menimbulkan persoalan ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus Aras menyinggung soal alokasi anggaran. Ia menekankan bahwa dalam perencanaan keuangan daerah, semua sektor pembangunan harus mendapatkan perhatian yang proporsional.
Ia khawatir, jika GratisPol dipaksakan dalam jangka pendek tanpa perhitungan matang, maka akan berdampak pada pemangkasan anggaran untuk sektor strategis lain, seperti infrastruktur, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai ada sektor lain yang dikorbankan hanya demi pencitraan politik. Pendidikan memang penting, tapi belanja daerah harus tetap seimbang,” tutup Agus Aras.
Dengan tantangan fiskal, regulasi, dan keterbatasan kewenangan yang dihadapi Pemprov, program GratisPol kini menghadapi ujian awal: antara idealisme politik dan kenyataan birokrasi. Masyarakat pun diharapkan bersabar sambil menunggu arah kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan. (Rfh)
Editor: Ang
