Samarinda, Kaltimedia.com – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengakui bahwa mobil dinas baru senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik saat ini berada dan digunakan di Jakarta.
Pernyataan tersebut memunculkan perhatian luas, mengingat sebelumnya kendaraan itu disebut-sebut diperuntukkan menunjang operasional kepala daerah di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya untuk menjangkau daerah dengan akses medan berat.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan kendaraan tersebut disiapkan untuk mendukung mobilitas gubernur di wilayah Kaltim, termasuk menembus medan terjal dan akses jalan yang menantang di kawasan pedalaman.
Sebagaimana diketahui, sejumlah wilayah seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu dikenal memiliki kondisi geografis yang cukup berat, meskipun infrastruktur di beberapa titik kini terus mengalami peningkatan.
Namun, pengakuan terbaru gubernur bahwa kendaraan tersebut berada di Jakarta memicu pertanyaan publik terkait urgensi dan kesesuaian peruntukannya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengaku belum mengetahui pernyataan gubernur mengenai penggunaan mobil dinas tersebut di Jakarta.
“Wah, saya enggak tahu,” ujarnya singkat saat dimintai tanggapan, Rabu (25/2/2026).
Politikus yang akrab disapa Hamas itu menegaskan, pada prinsipnya setiap pengadaan kendaraan dinas harus memiliki urgensi yang jelas serta berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.
Menurutnya, kebutuhan kendaraan operasional di Jakarta juga dapat dipahami, terutama untuk mendukung aktivitas pemerintahan seperti menerima tamu resmi maupun menghadiri agenda kedinasan di ibu kota.
“Yang pertama, memang harusnya ada. Kita ini enggak ada mobil untuk perjalanan di Jakarta. Ada tamu, ada apa, kita sewa. Jadinya harusnya kan ada, masa kalah sama yang lain,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hasanuddin juga menyinggung kebijakan penyewaan helikopter pada masa penjabat gubernur sebelumnya. Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan luasnya wilayah Kaltim dan tantangan geografis yang dihadapi.
Sebagai contoh, perjalanan darat menuju Berau pada masa lalu bisa memakan waktu hingga tiga hari. “Dulu kita sewa helikopter karena fisik wilayah ini jauh. Ke Berau bisa tiga hari perjalanan darat. Coba perjalanan ke Berau, ke hulu, jalannya ampun. Sekarang alhamdulillah sudah bagus, ada peningkatan,” jelasnya.
Ia menilai, kebijakan transportasi—baik pengadaan kendaraan maupun penyewaan sarana udara, harus dilihat dalam konteks kebutuhan serta efisiensi kerja pemerintahan.
Lebih lanjut, Hasanuddin menekankan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah wajib dipertanggungjawabkan kepada publik dan harus memberikan dampak nyata terhadap kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi pada prinsipnya, semua yang kita keluarkan berdampak pada kinerja. Dan itu dipertanggungjawabkan dong,” tegasnya.
Polemik penggunaan mobil dinas miliaran rupiah ini pun terus menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi, urgensi pengadaan, serta konsistensi pernyataan pejabat daerah mengenai peruntukan fasilitas tersebut. (Rfh)
Editor: Ang
