Jakarta, Kaltimedia.com – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyatakan dukungannya terhadap keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan APBN untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Menurut Anis, langkah tersebut tepat mengingat kondisi fiskal negara saat ini sedang terbatas.
“Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung utang kereta cepat. Kondisi itu justru memperberat keuangan negara,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Ia menjelaskan, permasalahan KCJB sudah muncul sejak awal karena proyek ini tidak masuk dalam rencana induk infrastruktur nasional dan sempat tidak disetujui oleh mantan Menhub Ignasius Jonan karena dinilai berisiko gagal bayar.
“Menhub saat itu sudah memperingatkan bahwa proyek Whoosh berpotensi tidak bisa dibayar,” ungkapnya.
Anis menyoroti laporan keuangan PT PSBI—entitas anak PT KAI sekaligus pemegang saham mayoritas PT KCIC—yang mencatatkan kerugian Rp4,195 triliun pada 2024, dan masih rugi Rp1,625 triliun di semester I 2025.
“Kereta cepat hanya ramai saat liburan, padahal biaya investasi dan operasionalnya sangat besar,” imbuhnya.
Ia menegaskan agar penggunaan APBN difokuskan untuk sektor esensial, bukan menanggung proyek bermasalah.
“BUMN sudah terbebani membayar utang Rp2 triliun per tahun untuk proyek ini. Pemerintah harus belajar agar setiap kebijakan publik benar-benar ditimbang manfaat dan mudharatnya,” kata Anis.
Menutup pernyataannya, Anis menyoroti aturan baru dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, yang mengatur bahwa dividen BUMN disetorkan ke Danantara, bukan lagi ke APBN.
“Maka Danantara harus mencarikan solusi tanpa membebani APBN,” tegasnya. (Ang)
