BK DPRD Kaltim Telusuri Dugaan Pelanggaran Etik Anggota Nasdem Usai Unggahan Viral di Medsos

Foto: Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, saat diwawancarai awak media. Sumber: Rfh.

Samarinda, Kaltimedia.com – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur tengah menelusuri dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh salah satu anggota dewan dari Partai Nasdem. Langkah ini diambil setelah unggahan sang legislator di media sosial menuai kontroversi karena dinilai mengandung unsur SARA dan memicu kegaduhan publik.

Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memanggil dan meminta klarifikasi langsung dari anggota dewan yang bersangkutan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung DPRD Kaltim pada Rabu (15/10/2025).

“Kami undang yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan terkait pernyataannya di media sosial yang sempat viral. Semua keterangan sudah kami dengarkan,” ujar Subandi.

Menurutnya, BK kini telah mengantongi kronologi lengkap serta latar belakang pernyataan yang dimaksud. Meskipun hasil klarifikasi bersifat internal, arah kesimpulan awal sudah mulai terbentuk.

“Dari hasil pemaparan tadi, kami sudah bisa membaca arah kesimpulannya. Namun keputusan akhir baru akan diambil setelah seluruh anggota BK lengkap,” imbuhnya.

Subandi menyebut beberapa anggota BK masih berada di luar kota, sehingga rapat final belum bisa digelar. Meski begitu, ia menegaskan proses penyelidikan tidak akan berlarut-larut.

“Begitu semua anggota lengkap, hasilnya akan langsung kami simpulkan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kode etik DPRD Kaltim membagi sanksi pelanggaran menjadi tiga kategori: ringan, sedang, dan berat — tergantung tingkat dampak terhadap norma kepatutan dan kehormatan lembaga.

“Tugas BK adalah menjaga marwah lembaga. Etika itu bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kepantasan,” jelasnya.

Sementara itu, anggota dewan yang diperiksa memilih tidak banyak berkomentar usai menjalani pemeriksaan.

“Kita tunggu keputusan BK saja, ya. Maaf,” ujarnya singkat sambil meninggalkan ruang pemeriksaan.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut perilaku pejabat di ruang digital yang kini juga dianggap bagian dari tanggung jawab etik seorang wakil rakyat.

BK DPRD Kaltim memastikan proses penyelidikan akan dilakukan secara objektif dan transparan. (Rfh)

Editor: Ang

Share

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *