KALTIMEDIA.COM, BALIKPAPAN – Pembangunan rumah subsidi di Kota Balikpapan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama akibat tingginya harga tanah dan keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi ini membuat realisasi Program Satu Juta Rumah Perkotaan di Kalimantan belum optimal. Dari target 350 ribu unit rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025, baru sekitar 169 ribu unit yang terealisasi hingga Oktober.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa harga lahan yang tinggi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengembang. “Harga tanah di Balikpapan kini mencapai sekitar Rp500 ribu per meter. Sementara harga jual rumah FLPP sudah ditentukan pemerintah pusat, sehingga pengembang harus menanggung selisih biaya pembangunan,” ujarnya, Rabu (15/10/2025) lalu.
Selain harga lahan, Bagus menambahkan bahwa beberapa kawasan potensial di wilayah utara dan timur kota masih kekurangan infrastruktur dasar seperti akses jalan, air bersih, dan listrik. “Banyak lokasi belum siap dijadikan kawasan hunian karena infrastruktur pendukung belum memadai,” jelasnya.
Sebagai solusi, Pemkot Balikpapan sedang mempercepat revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar penyesuaian peruntukan lahan dapat mendukung pembangunan rumah subsidi. Pemerintah juga telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk proyek rumah subsidi sejak akhir 2024.
Selain pembangunan baru melalui skema FLPP, Pemkot juga menjalankan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun ini, sebanyak 150 rumah telah mendapat bantuan perbaikan.
Bagus menegaskan, Pemkot terus mendorong kolaborasi dengan pengembang swasta untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak. “Tujuan utama kami bukan hanya membangun rumah, tetapi memastikan masyarakat bisa tinggal di lingkungan yang aman dan terjangkau,” pungkasnya.
